首页> 外文OA文献 >Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia

【2h】

Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia

机译：普通法法律体系对印度尼西亚投融资法律的影响

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

World jurisdictional system subdivided as Common Law\u27s law system and Civil Law\u27s law system that deep its oftentimes implement impinging and interplay. Globalization has begat pranata\u27s input sentences investment and indigenous finances system sentences Common Law goes to Indonesia that follow Civil Law\u27s system. Its attending is trusts\u27s institute, housings secondary finances, capital market and sekuritisasi in forms EBA that its beginning just amends on State that follow Common Law\u27s law system have regarded investment and finances law at Indonesian one bows the neck to Civil Law\u27s law system, where for its implement require law update because is not easily to do law adoption.

机译：世界管辖体系又细分为普通法系和民法系，它们经常加深碰撞和相互作用。全球化催生了输入法的投资和土著金融体系的判决，而普通法则沿袭了民法系的印度尼西亚。它的参加者是信托机构，住房次级金融，资本市场和以EBA形式成立的EBA，它的开端只是在遵循普通法法律制度的国家上修改过，认为印尼的投资金融法对民法起了举足轻重的作用。 u27的法律体系，其实施需要法律更新，因为它不容易采用法律。

著录项

作者
Harjono, Dhaniswara K;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2009
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. PENGARUH NPF, BOPO DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA [J] . Vista Qonitah Qotrun Nuha, Ade Sofyan Mulazid al-Uqud: Journal of Islamic Economics . 2018 ,第2期

机译：NPF，BOPO和融资方式对印度尼西亚伊斯兰国家公共银行盈利能力的影响
2. PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM), DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP KEMAMPUAN MENDAPATKAN LABA DARI ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA [J] . Taudlikhul Afkar al-Uqud: Journal of Islamic Economics . 2017 ,第2期

机译：融资的微型，中小型企业（MSMEs）和资本充足率对印尼伊斯兰银行资产获利能力的影响
3. PENGARUH DIGITAL MARKETING, PROFITABILITY, LITERASI KEUANGAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI LAT (LOBSTER AIR TAWAR) DI INDONESIA [J] . Siti Muhimatul Khoiroh, Siti Mundari, Roikan Sofianto, Teknika: Engineering and Sains Journal . 2019 ,第2期

机译：数字营销，盈利，金融扫盲和收入对印度尼西亚的格投资决策（淡水龙虾）
4. Pembangunan pedesaan terpadu di Nusa Tenggara Timur, Indonesia: tinjauan terhadap kesempatan, kendala dan pilihan untuk meningkatkan matapencaharian [C] . Michael Blyth, Siliwoloe Djoeroemana, Jeremy Russell-Smith, Workshop to Identify Sustainable Rural Livelihoods . 2007

机译：在印度尼西亚东部Nusa Tenggara的综合农村发展：增加Matapencaharian的机会，限制和选择概述
5. Socio-political background of the enactment of "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". [D] . Mawardi, Ahmad Imam. 1998

机译：颁布“印度尼西亚伊斯兰法汇编”的社会政治背景。
6. Three New Manzamine Alkaloids from a Common Indonesian Sponge and Their Activity against Infectious and Tropical Parasitic Diseases [O] . Karumanchi V. Rao, Noer Kasanah, Subagus Wahyuono, -1

机译：来自印尼普通海绵的三种新的曼扎明生物碱及其抗传染性和热带寄生虫病的活性
7. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。
8. Doing Business di Indonesia 2012. Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 Kota dan 183 Perekonomian (Doing Business in Indonesia 2012. Comparing Policy Business in 20 Cities and 183 Economies). [R] . 2012

机译：2012年印度尼西亚做生意.memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 Kota dan 183 perekonomian（2012年在印度尼西亚开展业务。比较20个城市和183个经济体的政策业务）。

Pengaruh Sistem Hukum Common Law terhadap Hukum Investasi dan Pembiayaan di Indonesia

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅